Jalan di Papua Semunya Milik Pak Jokowi, Ucap Masyarakat Papua

Jalan di Papua Semunya Milik Pak Jokowi

Jalan di Papua Semunya Milik Pak Jokowi

Jalan di Papua Semunya Milik Pak Jokowi – Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla saat ini dengan masif terus menerapkan pembangunan infrastruktur di ujung-ujung Indonesia, salah satunya Papua.
Hal ini dikatakan calon wakil presiden KH Ma’ruf Amin saat acara peresmian rumah relawan Barisan Nusantara (Barnus) di jalan Cempaka Putih Timur no 8, Jakarta Pusat.

Dia menjelaskan saat berkunjung ke Papua dan bertemu masyarakat di sana yang menganggap jalan trans Papua yang tengah dibangun disebut ‘jalan punya Jokowi’.
Saya berkunjung ke wilayah Papua dan berjumpa Gubernur Papua Barat (Dominggus Mandacan), kalau ditanya ini jalan trans Papua punya siapa, dikatakan warga ‘punya Pak Jokowi’ padahal punya negara,” Ujar Ma’ruf Amin, Sabtu (10/11/2018).

Jalan di Papua Semunya Milik Pak Jokowi

Sebelumnya, Basuki Hadimuldjono selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan, pembangunan jalan di wilayah perbatasan selama empat tahun sudah dijalankan.
Kementerian PUPR juga sedang berfokus untuk membangun jalan nasional trans Papua. Jalan trans Papua sendiri saat ini sudah disambungkan sepanjang 3.103 km, dan menyisakan 156 km lagi.

Trans Papua tinggal 156 km yang tidak tembus, dari 3.259 km. Kalau Papua Barat bisa tembus 100% 1.071 km,” ujarnya dalam acara Forum Merdeka Barat, di Kantor Kementerian Sekertariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10).

Setelah itu, Calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga menyebutkan bahwa dana non halal bank syariah hanya boleh dipakai untuk kepentingan sosial. Ia menceritakan jika dana non halal juga tidak boleh bercampur dengan keuntungan bank tersebut.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mencontohkan salah satu hasil nonhalal bank syariah itu berupa denda nasabah ketika terlambat untuk mengembalikan sebuah pinjaman.

Menurut Ma’ruf dana non halal itu adalah pendapatan bank syariah yang bersumber dari dana tidak halal dia menjelaskan bahwa dana nonhalal merupakan segala bentuk pemasukan Bank Syariah yang bersumber dari kegiatan yang tidak halal dan itu tak boleh dimasukan dan digunakan sebagai keuntungan bank syariah dan harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial.

Fatwa itu ada sejak diputuskan Kamis (8/11) lalu. Hasanuddin menegaskan selama ini bank syariah melakukan penyaluran dana nonhalal dengan kebijakan sendiri, tanpa landasan pertimbangan ulama.
Dana nonhalal wajib dipakai dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan peraturan syariat,” Terang Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *