Pemerintahan Jokowi Komitmen Berantas Korupsi

Pemerintahan Jokowi Komitmen Berantas Korupsi

Pemerintahan Jokowi Komitmen Berantas Korupsi

JokowiMaruf – Pemerintahan Jokowi Komitmen Berantas Korupsi – Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) – Ma’ruf Amin mengatakan dalam era pemerintahan Jokowi pemberantasan korupsi menjadi salah satu komitmen yang selalu diutamakan.

Inas N Zubir selaku Juru Bicara TKN mengatakan penanganan korupsi di era Jokowi justru semakin membaik.
Semuanya akibat berbagai kebijakan pemerintah terutama dalam kebijakan pencegahan korupsi.
Inas menuturkan pertama, Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
Dimana lembaga, kementerian, dan pemerintah daerah wajib mengimplementasikan Inpres yang ada itu.

Inpres ini fokus kepada pencegahan tindak pidana korupsi dan penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi untuk diimplementasikan dalam tujuh sektor.
Ketujuh sektor yakni industri ekstraktif/pertambangan, infrastruktur, sektor privat, penerimaan negara, tata niaga, BUMN dan pengadaan barang dan jasa,” Ujar Inas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (8/1/2019).

Pemerintahan Jokowi Komitmen Berantas Korupsi

Kedua, Yasonna Laoly yang merupakan Menteri Hukum dan HAM sempat merencanakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Dimana dalam draf revisi PP No 99/2012, ketentuan justice collaborator (JC) sebagai syarat remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkotika dilenyapkan.

Karena revisi PP 99/2012 dianggap mempermudah remisi bagi koruptor dengan hilangnya syarat menjadi JC.
Maka Jokowi menolak untuk menanda tangani revisi yang tengah disusun Kementerian Hukum dan HAM apabila sampai di mejanya,” Lanjut Inas.

Selanjutnya, yang ketiga, Inas menuturkan pada tanggal Juli 2018, Jokowi meneken Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018.
Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dimana Perpres mengamanatkan pembentukan Tim Nasional Pencegahan Korupsi.
Dengan tugas mengkoordinasikan pelaksanakan strategis nasional pemberantasan korupsi sekaligus menyampaikan laporan kepada presiden.

Dilain tempat, Ace Hasan Syadzily, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin menyebutkan untuk melihat kualitas visi dan misi calon presiden (capres).
Kita harus melihat visi dan misi yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dijadikan rujukan dalam kepemimpinan lima tahun ke depan.

Kami melihat visi dan misi Prabowo-Sandi yang diserahkan ke KPU seperti tong kosong,” terangnya melalui siaran persnya, Selasa (8/1/2019).
Menurut Ace, coba bandingkan dari sisi cakupan materi debat I yang ada dalam dokumen visi misi kedua pasangan capres.
Dokumen pasangan Jokowi-Ma’ruf begitu komprehensif mulai dari penataan regulasi, melanjutkan reformasi sistem dan proses penegakan hukum, perlindungan, perhormatan dan pemenuhan HAM.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *